TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekosistem ekonomi lokal.
Hal itu mengemuka dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (DPW GAPEMBI) Sulawesi Tenggara di Hotel Sahid Azizah Syariah Hotel & Convention, Kendari, Minggu (8/2/2026).
Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Prof. Dr. Ir. Sitti Aida Adha Taridala, M.Si., mengatakan, program MBG merupakan langkah strategis untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka malnutrisi di Indonesia.
Menurut Aida, persoalan gizi nasional masih menjadi tantangan serius. Data menunjukkan prevalensi stunting balita pada 2024 masih mencapai 19,8 persen, disusul underweight 16,8 persen dan wasting 7,4 persen. Pada ibu hamil, angka kekurangan energi kronis mencapai 16,9 persen dan anemia 27,7 persen.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan intervensi komprehensif untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup sekaligus mendukung proses belajar mereka,” ujar Aida.
Program MBG menargetkan sekitar 60,19 juta penerima manfaat, meliputi peserta didik dari jenjang pendidikan usia dini hingga menengah, santri, peserta didik sekolah luar biasa, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok masyarakat lainnya.
Untuk mendukung program tersebut, saat ini telah beroperasi 23.012 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau sekitar 65 persen dari target nasional sebanyak 35.270 unit.
Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, program ini juga dinilai memberikan efek ekonomi yang signifikan.
Ketua Umum GAPEMBI Alven Stony menyatakan, keberadaan SPPG telah membuka lapangan kerja dalam jumlah besar.
“Melalui program MBG, lewat SPPG telah berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja dengan estimasi sekitar 1,9 juta orang di 22.000 SPPG. Setiap SPPG rata-rata menyerap sekitar 50 pekerja honor. Selain itu, ada sekitar 22.000 pemasok bahan pangan yang masing-masing mempekerjakan minimal tiga orang,” kata Alven.
Alven juga menyampaikan apresiasi atas pelantikan DPW GAPEMBI Sulawesi Tenggara. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan program MBG.
“Diperlukan kolaborasi strategis antara BGN, GAPEMBI, serta mitra nasional seperti Kadin, Bulog, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar program ini berjalan optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Drs. Asrun Lio, M.Hum, PhD menilai program MBG memiliki tujuan strategis karena tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga memastikan kualitas gizi yang tepat bagi penerima manfaat.
“Aspek penting dalam program ini bukan hanya menyediakan makanan yang enak, tetapi juga memastikan makanan tersebut sehat dan bergizi. Program MBG menekankan standar yang detail, mulai dari kebersihan, kehalalan, hingga kualitas gizi,” kata Asrun.
Ia menambahkan, keberhasilan program MBG memerlukan dukungan ekosistem yang saling terintegrasi.
“Program ini tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan ekosistem yang mendukung agar pelaksanaannya optimal. Ekosistem tersebut juga berpotensi besar menggerakkan perekonomian lokal,” ujarnya.
Pemerintah berharap implementasi MBG dapat memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia.
Sumber:
