KOMITMEN untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kali ini, sejumlah asosiasi mitra pelaksana program menyampaikan berbagai masukan kepada Ombudsman RI sebagai upaya memperkuat tata kelola dan memastikan program strategis nasional tersebut berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Dalam audiensi di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (2/7), para mitra menegaskan dukungan terhadap tujuan besar MBG dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, mereka berharap sejumlah kendala teknis dan regulasi yang muncul di lapangan dapat segera dibenahi agar pelaksanaan program semakin optimal.
Pertemuan tersebut dihadiri anggota Ombudsman RI Fikri Yasin dan Nuzran Joher, serta perwakilan berbagai asosiasi mitra MBG, antara lain Ketua Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas) Yadiman, Wakil Ketua Umum HMD Gemas Yusuf, Suherman dari Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia (AMCI), Esti dari TKA PBNU, serta Dalu dari Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (Gapembi).
Ketua HMD Gemas Yadiman menyampaikan para mitra berharap keberlangsungan program dapat didukung dengan kebijakan yang memberikan kepastian usaha.
Menurutnya, hingga kini belum ada pemilik dapur MBG yang mencapai titik impas atau break even point, sehingga diperlukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan, termasuk Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum HMD Gemas Yusuf menilai konsistensi regulasi jadi faktor penting dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program. Ia mengungkapkan perubahan petunjuk teknis yang cukup sering tanpa sosialisasi memadai menyulitkan para pelaksana di lapangan.
Selain itu, ia menyoroti perlunya penyempurnaan sistem teknologi informasi serta kejelasan tata kelola hubungan antara yayasan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan kepala SPPG agar pengelolaan program menjadi lebih akuntabel.
Masukan serupa disampaikan Suherman dari AMCI yang berharap setiap kebijakan baru dapat disusun melalui dialog bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, komunikasi yang baik akan memperkuat sinergi dan meminimalkan kendala dalam implementasi program.
Esti dari TKA PBNU menilai sejumlah regulasi masih memerlukan kajian lebih mendalam agar tidak menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana. Ia berharap penyusunan kebijakan ke depan dilakukan secara lebih komprehensif sehingga mendukung kelancaran program.
Sementara itu, Dalu dari Gapembi mengatakan banyak mitra menjalankan standar operasional yang ditetapkan BGN, namun perubahan kebijakan membuat pelaksanaan di lapangan jadi lebih kompleks. Karena itu, ia berharap adanya sinkronisasi aturan agar para mitra dapat lebih fokus menjalankan tugas menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menegaskan penyempurnaan tata kelola merupakan langkah penting untuk memastikan keberhasilan Program MBG sebagai program nasional berskala besar.
Menurutnya, evaluasi terhadap aspek operasional, termasuk pengelolaan dapur MBG, perlu dilakukan secara menyeluruh agar pelaksanaan program semakin efektif dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. “Operasionalisasi di dapur perlu dievaluasi. Program berskala besar tanpa didahului pilot project berpotensi menimbulkan berbagai kendala,” ujar Fikri.
Ia juga menjelaskan kebijakan penghentian sementara (suspend) terhadap mitra dimungkinkan dilakukan, namun harus melalui proses penyelidikan objektif dan disertai penjelasan transparan kepada pihak terkait.
Senada, anggota Ombudsman RI Nuzran Joher menyatakan seluruh masukan dari para mitra akan dibahas dalam rapat pleno Ombudsman RI. Ia juga mendorong adanya forum bersama yang mempertemukan semua pihak terkait agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog dan menghasilkan solusi yang konstruktif. “Kami mendorong seluruh pihak duduk bersama untuk mencari solusi terbaik demi perbaikan pelaksanaan program,” kata Nuzran.
Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola Program MBG sehingga pelaksanaannya semakin efektif, memberikan kepastian bagi para mitra, serta mampu menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat sesuai tujuan pemerintah meningkatkan kualitas gizi nasional. (H-2)
