JAKARTA, KOMPAS.com – Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi lokal.
Namun, di sisi lain, pemenuhan standar keamanan pangan nasional dinilai masih perlu dipercepat, khususnya terkait sertifikasi higiene dan sanitasi.
Ketua Umum GAPEMBI Alven Stony mengatakan, MBG menjadi program strategis karena berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Berdasarkan survei nasional Indikator, sebanyak 88,5 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Angka ini menunjukkan program MBG mendapat kepercayaan publik karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Alven dalam siaran pers, Selasa (10/2/2026).
Menurut dia, UMKM berkontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Program MBG dinilai memperluas rantai pasok pangan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat bawah.
Alven menambahkan, dengan skema pengadaan bahan pangan yang melibatkan pelaku usaha lokal, MBG berpotensi menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.
Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok dinilai menjadi salah satu kunci keberlanjutan program tersebut.
Pemenuhan standar higiene baru 40 persen
Di sisi lain, Pelaksana Harian Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Ermiati Sofi Yessi menegaskan, penguatan sistem keamanan pangan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan MBG.
“Hingga kini, pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) baru mencapai sekitar 40 persen secara nasional,” kata Yessi.
Ia menekankan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memenuhi seluruh persyaratan SLHS agar operasional berjalan sesuai standar dan tetap memperoleh insentif program.
“Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wajib memenuhi seluruh persyaratan SLHS agar operasional sesuai standar dan tetap memperoleh insentif program,” ujarnya.
Menurut Yessi, SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur penyedia makanan, tetapi juga pusat edukasi gizi, pelayanan masyarakat, dan penguatan ketahanan pangan lokal.
Karena itu, kepala SPPG akan mendapatkan pelatihan guna memastikan pengelolaan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Ia menambahkan, meningkatnya jumlah dapur MBG akan memperbesar kebutuhan bahan pangan. Oleh sebab itu, pengadaan bahan pangan diharapkan mengutamakan petani, UMKM, dan pemasok lokal.
Menu makanan juga dapat memanfaatkan pangan khas daerah selama memenuhi standar kandungan gizi. BGN, lanjutnya, juga menyiapkan mekanisme khusus pelaksanaan program selama Ramadan.
Dampak pada pola makan anak
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menilai, MBG efektif dalam memperbaiki pola makan anak.
Ia menekankan pentingnya komposisi menu yang seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan anak.
“Banyak anak bertubuh kecil bukan semata karena stunting, tetapi karena asupan makan yang kurang dan pola makan tidak teratur. Makan bersama di sekolah membuat anak lebih antusias dan kebutuhan gizinya lebih terpenuhi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengadaan bahan pangan untuk program tersebut diprioritaskan dari pelaku usaha dan petani lokal.
Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kapasitas UMKM agar mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan.
Selain itu, operasional SPPG diharapkan menerapkan instalasi pengolahan air limbah agar tetap higienis dan ramah lingkungan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga standar kesehatan sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.
Sumber:
