TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi IX DPR RI mengakan akan mengawal berbagai persoalan yang dihadapi para mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membawa seluruh aspirasi tersebut ke dalam rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi IX DPR RI dengan Presidium Mitra MBG di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
RDPU yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini itu dihadiri perwakilan enam organisasi mitra BGN, yakni Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Asosiasi Pangan Gizi Indonesia 3T (APGI 3T), Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS), Asosiasi Mitra BGN Nasional Indonesia (AMBGNI), TKA NU, dan Asosiasi Masyarakat Cinta Indonesia (AMCI).
Dalam forum tersebut, para mitra menyampaikan berbagai persoalan implementasi Program MBG, mulai dari kebijakan moratorium, ketidakpastian regulasi, hingga kerugian investasi yang dialami para pelaksana di lapangan.
Ketua Umum Gapembi Alven Stony menegaskan, seluruh mitra tetap mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, menurut dia, keberhasilan program tersebut harus ditopang tata kelola yang sehat, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada para mitra.
“Kami datang bukan untuk melemahkan Program MBG. Sebaliknya, kami ingin memastikan program ini berhasil. Karena itu kami memohon Komisi IX DPR RI mengawal Badan Gizi Nasional agar menerapkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh mitra,” kata Alven.
Ia menjelaskan, ribuan mitra telah menginvestasikan dana sendiri untuk membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), merekrut tenaga kerja, serta membangun rantai pasok bersama petani, peternak, nelayan, dan UMKM. Namun, berbagai perubahan kebijakan membuat para mitra menghadapi ketidakpastian.
“Banyak mitra menggadaikan aset, meminjam ke bank, bahkan mempertaruhkan seluruh tabungan keluarga karena percaya kepada program pemerintah. Setelah dapur selesai dibangun, justru muncul moratorium dan perubahan kebijakan yang membuat mereka kehilangan kepastian,” ujarnya.
Menurut Alven, posisi mitra selama ini juga belum setara dengan BGN. Pemerintah memiliki program, sementara seluruh risiko operasional justru ditanggung para mitra.
“Kalau pembayaran terlambat, yang menanggung beban adalah mitra. Kalau muncul persoalan di lapangan, mitra yang pertama kali disalahkan. Padahal kami hadir untuk membantu negara menyukseskan program ini,” katanya.
Soroti Ketidakpastian Regulasi dan Nasib SPPG di Wilayah 3T
Dalam RDPU tersebut, Presidium MBG menyerahkan enam poin aspirasi kepada Komisi IX DPR RI.
Di antaranya meminta DPR memperkuat pengawasan terhadap BGN, mengevaluasi kebijakan moratorium, segera mengoperasikan dapur yang telah lulus verifikasi dan memiliki Kepala SPPG serta Virtual Account, memberikan kepastian investasi, meninjau kembali Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026, hingga memastikan pelaksanaan Program MBG mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
Ketua APGI 3T Herwil J. Harefa mengatakan, persoalan tersebut paling berat dirasakan para mitra di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Menurut Herwil, biaya pembangunan dapur di Papua, Mentawai, maupun wilayah kepulauan lainnya jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan karena tingginya ongkos logistik.
“Di Papua, harga satu sak semen bisa mencapai sekitar satu juta rupiah. Di Mentawai, banyak investor sudah membangun dapur, tetapi sampai sekarang belum juga beroperasi. Mereka justru menjadi pihak yang paling dirugikan karena sejak awal bersedia masuk ke wilayah yang minim peminat,” katanya.
Ia menegaskan para mitra di wilayah 3T tidak meminta perlakuan istimewa.
“Kami hanya meminta keadilan dan kepastian. Mereka yang paling berani berinvestasi di daerah terpencil justru tidak boleh ditinggalkan,” ujarnya.
Selain kerugian finansial, para mitra juga menyoroti ketidakpastian regulasi akibat perubahan kebijakan yang dinilai tidak konsisten. Mereka berharap pemerintah segera memberikan kepastian hukum agar investasi yang telah ditanamkan tidak sia-sia.
Kawal Aspirasi dalam Rapat Bersama BGN
Berbagai aspirasi tersebut mendapat tanggapan positif dari anggota Komisi IX DPR RI.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menilai berbagai persoalan yang disampaikan para mitra menunjukkan masih banyak kelemahan dalam tata kelola Program MBG.
“Masih banyak persoalan dalam tata kelola Program MBG yang harus segera dibenahi. Negara harus menghadirkan solusi karena masyarakat dan para mitra tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan,” ujar Charles.
Senada dengan itu, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mengatakan Program Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah yang paling besar melibatkan partisipasi masyarakat. Karena itu, menurutnya, solusi yang diambil pemerintah harus mengakomodasi seluruh pihak.
“Evaluasi harus dilakukan melalui perbaikan tata kelola, dengan tetap menjamin keberlangsungan Program MBG. Seluruh pihak yang telah berpartisipasi harus mendapatkan kepastian,” kata Netty.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendorong BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG, memperjuangkan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat maupun para mitra.
“Tentu kita akan berjuang bersama, agar Perpres 115 yang disampaikan tadi menjadi perhatian BGN. Karena ini perintah Presiden, dan saya yakin bahwa Pak Presiden akan berpihak kepada rakyat,” ujar Irma dikutip dari laman fraksi Partai NasDem.
Menurutnya, seluruh aspirasi yang muncul dalam RDPU akan diteruskan kepada BGN sebagai bahan evaluasi agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih baik dan tidak merugikan masyarakat maupun para mitra pelaksana.
“Tentu kita akan menyampaikan ini nanti kepada BGN agar rakyat tidak boleh dirugikan oleh negara. Tapi, tentu ada yang harus dilakukan BGN. Maaf, saya juga sering sidak dapur di lapangan. Masih ada dapur-dapur yang nakal dan tidak sesuai,” pungkasnya.
Komitmen serupa juga disampaikan anggota Komisi IX dari berbagai fraksi lainnya. Obon Tabroni (Gerindra), Obet Rumbruren (PDI Perjuangan), dan Zainul Munasichin (PKB) memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan Presidium MBG akan dibahas dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional. Khusus untuk pelaksanaan Program MBG di wilayah 3T, Zainul menegaskan pelaksanaannya harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
Komisi IX DPR RI mengatakan seluruh persoalan tersebut akan dibawa ke dalam rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat mendatang. DPR akan meminta penjelasan mengenai moratorium, tata kelola kelembagaan, perlindungan terhadap investasi para mitra, hingga penyempurnaan desain pelaksanaan Program MBG.
Menutup penyampaiannya, Alven Stony berharap hasil RDPU tersebut menjadi momentum memperbaiki tata kelola Program MBG tanpa mengurangi semangat pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Kami tidak meminta perlakuan khusus. Kami hanya meminta negara hadir memberikan kepastian hukum, kepastian investasi, dan kepastian usaha. Kami ingin Program Makan Bergizi Gratis berhasil karena manfaatnya akan dirasakan jutaan anak Indonesia. Keberhasilan itu harus dibangun dengan tata kelola yang adil, transparan, dan menghargai para mitra yang sejak awal ikut berjuang menyukseskannya,” ujar Alven.
RDPU tersebut menjadi forum penting bagi DPR untuk menyerap langsung aspirasi para mitra pelaksana MBG. Seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan Komisi IX bersama Badan Gizi Nasional guna mencari solusi yang menjamin keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan investasi bagi para mitra di seluruh Indonesia.
MBG Terus Berjalan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus berjalan.
Oleh karenanya Prabowo meminta seluruh pihak untuk mengawasi program tersebut karena ada pihak yang berniat melakukan penyimpangan. Hal itu disampaikan Presiden dalam acara peresmian 5 bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat, (10/7/2026).
“MBG kita teruskan! Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ,” kata Prabowo.
Presiden secara khusus meminta para kepala daerah baik itu gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa ikut mengawasi pelaksanaan Program tersebut. Apabila melakukan penyimpangan maka dapat melaporkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atau bahkan kepada dirinya melalui media sosial.
“Boleh memeriksa semua dapur MBG, saudara periksa. Laporkan ke Kepala BGN, kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong di TikTok langsung aku kirim tim untuk selesaikan,” katanya.
Selain itu Prabowo juga menyampaikan instruksi kepada aparat keamanan baik itu jajaran TNI maupun Polri, mulai dari Dandim, Kapolres hingga Koramil dan Kapolsek, untuk sama sama melakukan pengawasan.
Namun menurut Prabowo pengawasan harus dilakukan dengan baik bukan mencari cari kesalahan demi keuntungan pribadi.
“Dandim, Kapolres, Kapolsek silakan periksa, periksa, periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran,” katanya.
Tidak hanya Kepala Daerah dan aparat, menurut Prabowo pengawasan bisa juga dilakukan oleh masyarakat. Presiden mengatakan rakyat sekarang tidak bodoh dan bisa membedakaan mana program yang berjalan semestinya dan mana yang menyimpang.
“Rakyat awasi ya! Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget,” pungkasnya.
