TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pengalaman berbagai negara dalam menjalankan School Meal Program (SMP) menunjukkan bahwa program makan sekolah yang berkelanjutan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan manusia, bukan sekadar program bantuan pangan.
Hal itu disampaikan Andreasta Meliala, Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu Universitas Gadjah Mada, dalam diskusi publik bertema “MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (24/1/2026).
Menurut Andreasta, Jepang menjadi contoh penting dalam integrasi makan sekolah dengan pendidikan karakter.
Andreasta Meliala, Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu Universitas Gadjah Mada, dalam diskusi publik bertema “MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia” di Menara Kadin Indonesia, Rabu (24/1/2026).
Andreasta menjelaskan negara-negara yang berhasil mengimplementasikan SMP secara konsisten menempatkannya dalam kerangka kebijakan jangka panjang yang terintegrasi dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
“School Meal Program bukan hanya soal memberi makan anak, tetapi membangun fondasi kesehatan, kemampuan belajar, dan produktivitas generasi masa depan,” ujarnya.
Pengalaman di negara lain
Andreasta mencontohkan Amerika Serikat dengan National School Lunch Program yang dirancang untuk menjamin ketahanan pangan anak sekolah sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui skema pembiayaan bertingkat.
Inggris menerapkan makan gratis universal bagi anak usia dini untuk menjamin pemerataan gizi dan mengurangi stigma sosial.
Uni Eropa, sementara itu, mendorong perubahan perilaku makan sehat melalui distribusi buah, sayur, dan susu yang disertai edukasi gizi.
Menurut Andreasta, Jepang menjadi contoh penting dalam integrasi makan sekolah dengan pendidikan karakter.
Melalui sistem kyūshoku, makan siang di sekolah tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga membentuk disiplin, kebiasaan makan sehat, dan nilai kebersamaan.
“Di Jepang, makan sekolah adalah bagian dari kurikulum kehidupan,” katanya.
Pengalaman China juga menunjukkan bahwa SMP efektif sebagai instrumen pengurangan kesenjangan, khususnya di wilayah pedesaan. Program perbaikan gizi bagi siswa pendidikan wajib di daerah rural terbukti menurunkan malnutrisi sekaligus meningkatkan capaian belajar.
Adapun di Australia, meski tidak memiliki program makan siang nasional, berbagai school breakfast programs berbasis komunitas mampu menjangkau sekolah-sekolah rentan dan menjaga kesiapan belajar anak sejak pagi.
Mengamini pandangan tersebut, Nurhadi, anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mendorong agar MBG memiliki payung hukum yang lebih kuat melalui pembentukan Undang-Undang MBG.
“Pembentukan UU MBG adalah langkah strategis. Program ini sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, terutama pelajar. Karena itu, sangat penting diatur melalui undang-undang agar keberlanjutannya terjamin. Kalau hanya berbasis Perpres, jelas terlalu lemah,” ujar politisi Partai NasDem tersebut.
Nurhadi menilai, undang-undang akan memberikan kepastian hukum, baik dari sisi kewenangan maupun pembiayaan, sekaligus memperjelas pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah. Selama ini, menurut dia, mekanisme pendanaan dan pengawasan masih terlihat kabur.
Ia juga menyinggung maraknya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah sebagai alarm perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG.
“Ini menunjukkan kontrol belum paripurna. Tanpa dasar hukum yang kuat, sistem pengawasan sulit ditegakkan,” katanya.
Baik Andreasta maupun Nurhadi sepakat, MBG memiliki potensi besar sebagai intervensi komprehensif pembangunan sumber daya manusia.
Namun keberhasilan program tersebut mensyaratkan kebijakan yang berbasis bukti, tata kelola yang akuntabel, kepastian hukum, serta komitmen keberlanjutan lintas pemerintahan demi masa depan gizi anak Indonesia.
Sumber:
