Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfhi, menegaskan pentingnya standarisasi dapur dan penguatan kelembagaan GAPEMBI agar program makan bergizi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru.
Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama pengurus GAPEMBI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (1/10/2025). “Program makan bergizi ini harus dikelola dengan profesional, terukur, dan diawasi ketat. Saya tidak ingin ada lagi kasus pencemaran atau kelalaian yang menimbulkan keresahan publik. Target kita jelas: zero accident,” tegas Ahmad Lutfhi saat memimpin pertemuan.
Dalam forum itu, sejumlah pengurus GAPEMBI melaporkan berbagai dinamika di lapangan. Musthofa menyampaikan bahwa GAPEMBI menargetkan 1.500 Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) siap mengikuti pelantikan sekaligus pelatihan, serta mengusulkan pembentukan help desk KLB untuk mempercepat penanganan kasus luar biasa.
Luthfi menambahkan Satgas GAPEMBI sudah melibatkan Dinas Kesehatan dan dikoordinasikan langsung oleh Wakil Bupati, namun ia menekankan perlunya percepatan pelantikan agar tidak terpengaruh isu negatif.
Selain itu, Puthut memaparkan sumber distribusi bahan pangan, mulai dari sayuran yang berasal dari Kopeng, Tawangmangu, dan Cepogo, telur dari Kendal, hingga daging dari Klaten. Dukungan dari pemerintah provinsi dinilai sangat penting untuk menjaga rantai pasok tetap stabil.
Sedang Jarwanto melaporkan temuan bakteri E-Coli pada dapur baru MBG yang disinyalir berasal dari air atau bahan sayuran. Meski tidak beracun, bakteri ini bisa menyebabkan mual dan diare. Ia menekankan pentingnya sertifikasi dapur oleh Dinas Kesehatan dan peran BPOM dalam monitoring higienitas. “Kalau tidak distandarkan, program rawan dipolitisasi dan bisa mengurangi kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi itu, Gubernur Ahmad Lutfhi menekankan bahwa pemerintah provinsi siap mendukung penuh langkah standarisasi dapur, sertifikasi anggota, hingga koordinasi dengan dinas terkait. Ia juga meminta agar GAPEMBI menjaga transparansi dan tidak menutup-nutupi masalah.
“Kalau ada persoalan, sampaikan dengan jujur. Jangan sampai publik merasa ditutup-tutupi. Pemerintah hadir untuk membina, bukan menghambat,” tandasnya.
Dengan komitmen tersebut, Pemprov Jateng menargetkan seluruh dapur MBG di 1.500 titik dapat beroperasi dengan standar yang sama, higienis, dan akuntabel. (Wid02/@bangsar25)
Sumber:
