TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Alven Stony mengungkap keluhan pengusaha Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) saat mulai membangun dapur.
Ia bercerita, akibat tak kunjung mendapat dukungan pembiayaan, anggota Gapembi terpaksa urunan dengan keluarga, tetangga, hingga teman untuk membangun fasilitas SPPG.
“Banyak yang hutang sana-sini, tetapi tidak bisa berhutang di bank,” kata Alven dalam acara MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia di Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).
Alven mengatakan para pengusaha Gapembi bukanlah kelompok yang mendapat kemudahan fasilitas.
Mereka disebut harus bekerja keras sejak awal karena belum ada dukungan jaminan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
BGN tidak memberikan apapun untuk bisa dibawa kemana-mana untuk mencari modal. Setelah sudah dibangun, baru bisa dikasih izin.
“Jadi ya Alhamdulillah kami disebut risk taker juga para pengusaha Gapembi. Kami berani mengambil resiko,” ucap Alven.
Menurut Alven, Himbara enggan memberikan pinjaman karena menilai bisnis SPPG tidak bankable atau tak memenuhi kriteria kelayakan kredit.
Padahal, ia merasa jaminan para anggota Gapembi untuk membangun SPPG itu lebih dari cukup.
“Kok program pemerintah yang sangat prioritas itu perbankan tidak dapat mendukung jaminan pembiayaan dari program ini,” ujar Alven.
Ia menilai dari semua SPPG yang saat ini berdiri, tidak sampai 1 persen dari hasil pembiayaan perbankan.
Sebab, setahu dia, baru pada Agustus 2025 perbankan mulai menilai bisnis SPPG bankable karena baru menyadari bahwa sistem pembayarannya dilakukan di awal oleh Badan Gizi Nasional.
SPPG Model Bisnis Menarik
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya pernah menyebut Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program yang aman dan terjamin.
Hal itu disampaikan Airlangga di hadapan kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam acara road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2026).
Saat ini para anggota Kadin Indonesia tercatat memiliki sekitar 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang ada di seluruh Indonesia.
Ia mengapresiasi hal tersebut dan menegaskan bahwa MBG merupakan program yang aman karena dijamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jaminannya itu APBN tahun ini menyiapkan untuk MBG Rp 335 triliun, jadi aman,” katanya.
Airlangga kemudian menilai bahwa SPPG memiliki model bisnis yang menarik bagi pelaku usaha karena sistem pembiayaannya dilakukan di awal sebelum produksi dilakukan.
Dengan begitu, Airlangga memandang bisnis model bisnis SPPG memiliki arus kas yang bagus.
“Kami monitor itu ada beberapa yang sudah punya [SPPG] satu, pasti mau bikin yang kedua dan seterusnya,” ujarnya.
“Bahkan, di sebuah daerah seperti di Lamongan, masyarakat urunan untuk bikin SPPG,” lanjut Airlangga.
Lebih lanjut Airlangga menyebut alokasi anggaran MBG sebesar Rp 335 triliun tersebut jika dirata-ratakan per kuartal dapat mencapai hampir Rp 80 triliun.
Menurut dia, ketika program berjalan di tingkat akar rumput, aliran dana Rp 80 triliun per kuartal ini mampu memberikan efek signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, Airlangga mengatakan program MBG juga akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi lewat penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. MBG diperkirakan akan mempekerjakan hingga 3 juta orang di seluruh Indonesia.
“Ini akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah, walaupun [target] di APBN 5,4 persen, tapi internally kita ke 5,8-6 persen,” ucap Airlangga.
Sumber:
