fin.co.id – Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mencantumkan label harga dan kandungan gizi pada setiap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan pada penerima.
Aturan ini ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan transparansi informasi kepada publik.
“Perintah kami yang kepada seluruh SPPG, wajib menerapkan label kandungan gizi dan harga pada setiap makanan yang diberikan,” kata Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, dalam acara MBG Talks di Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026, dikutip Antara.
Diharapkan, Langkah ini dapat mendorong keterbukaan dan tanggung jawab para mitra penyedia makanan serta mencegah praktik penurunan kualitas bahan pangan.
Dengan adanya pencantuman harga secara terbuka, setiap komponen bahan yang digunakan harus ditulis sesuai harga riil di pasaran.
Biaya operasional tidak boleh dibebankan ke harga bahan, karena dukungan operasional rata-rata sebesar Rp3.000 per porsi sudah dialokasikan secara terpisah.
Menurut Sony, jika terdapat upaya menurunkan kualitas bahan namun tetap mencantumkan harga tertentu, hal tersebut akan mudah terdeteksi.
Transparansi ini diharapkan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa malu bagi mitra untuk tidak mengurangi mutu bahan, sehingga kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga dan terus meningkat.
Lalu, apakah ada sanksi yang diberikan kepada SPPG yang tidak mencantumkan label harga? Sony mengatakan, bahwa kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap.
“Tentu bertahap. Baru tiga hari yang lalu baru saya perintahkan (ke SPPG). Dan ini adalah untuk meningkatkan kualitas. Jadi setidak-tidaknya bagi yang akan berniat curang, misalkan mengurangi kualitas, maka masyarakat kemudian akan mengontrol. Telur harganya berapa, pisang harganya berapa, itu harus dituliskan, harus dilabel,” kata Sony.
Sumber:
