Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Gratis (Gapembi) Jawa Tengah mendorong kepengurusan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) dan sertifikat halal seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Ketua Gapembi Jateng Mustofa Sapawi di sela rapat koordinasi Gapembi Jateng di Solo, Jawa Tengah, Senin mengatakan sampai dengan saat ini baru ada 83 SPPG yang sudah mengantongi SLHS.
Angka ini masih relatif kecil jika dibandingkan jumlah SPPG di Jawa Tengah sampai dengan saat ini yang mencapai 1.600 dapur.
Terkait hal itu, dikatakannya, saat ini SPPG-SPPG yang belum mengantongi SLHS maupun sertifikat halal masih mengurus syarat tersebut.
“Anggota kami saat ini ada sekitar 1.000 se-Jawa Tengah. Kami mendorong terkait sertifikasi SLHS dan halal karena ini sesuai instruksi Presiden,” katanya.
Pihaknya juga sudah dikumpulkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi agar kejadian luar biasa menyusul kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) tidak lagi terjadi.
Untuk memastikan proses sertifikasi berjalan lancar dan cepat, pihaknya membentuk pokja khusus.
Ketua Pokja SLHS dan Halal Gapembi Jateng Asep Suparman mengatakan pokja melihat secara kolektif dan komprehensif.
“Apa yang menjadi ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN) yakni sertifikat laik higiene sanitasi dan halal. Itu harus dipenuhi dapur MBG,” katanya.
Ia mengatakan untuk SPPG yang sudah berdiri saat ini proses sertifikasi masih terus berjalan. Sedangkan yang belum beroperasi, maka SPPG tersebut harus memenuhi SLHS dan halal terlebih dahulu.
“Dapur yang sudah jalan harus segera memprosesnya sambil jalan. Kami kerja sama dengan Dinkes dan BPJH untuk proses sertifikasi,” katanya.
Sekjen Gapembi Jateng Putut Kawuri Rustamaji mengatakan asosiasi tersebut memiliki tugas membantu menyukseskan program MBG yang diinisiasi pemerintah Prabowo-Gibran.
“Kami di asosiasi ini memang untuk membantu pemerintah agar program ini berjalan dengan baik. Antaranggota dan dapur saling komunikasi, bermanfaat untuk warga sekitar, dan UMKM akan terangkat semua,” katanya.
