Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mampu membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam tempo singkat. Ketua Umum GAPEMBI H. Alven Stony menyebut kinerja BGN menunjukkan keseriusan pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Bayangkan, sebuah bangunan dapur seluas 300 sampai 400 meter persegi rampung kurang dari dua bulan. Itu pekerjaan luar biasa, apalagi dengan standar teknis dan operasional yang ketat,” kata Alven dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).
Ia mendukung peta jalan BGN yang menargetkan pembangunan 32.000 dapur SPPG dengan serapan anggaran yang terus meningkat dari bulan ke bulan. Namun, ia mengingatkan potensi persoalan bahan baku pokok saat target 20.000 dapur tercapai pada November 2025.
“Kami khawatir akan ada kelangkaan susu, ayam, dan telur. Jika tidak hati-hati, beberapa daerah bisa kekurangan pasokan. Saat ini belum ada gerakan masyarakat lokal mandiri untuk ternak ayam atau produksi susu. Kalau akhirnya jatuh ke korporasi besar, bahkan impor, nilai tambah bagi masyarakat lokal bisa hilang. Ini harus menjadi perhatian serius departemen teknis yang terkait,” ujarnya.
Alven juga menanggapi kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal rendahnya serapan anggaran MBG. Ia menilai Purbaya belum sepenuhnya memahami mekanisme pendanaan BGN. “Proses penyerapan anggaran BGN itu bergantung pada pembangunan dapur yang sepenuhnya menggunakan investasi swasta. Dana Rp 200 triliun yang dicairkan pemerintah ke perbankan semestinya bisa membantu usaha kecil yang membangun dapur,” ucapnya.
Menurut Alven, justru perbankan kerap ragu menyalurkan kredit kepada pengusaha MBG. “Bagi pengusaha MBG yang berbasis yayasan, bank enggan memberi kredit dengan alasan usaha masih baru. Lho, MBG memang program baru. Lantas, apa partisipasi perbankan dalam mendukung program Presiden Prabowo? Jangan sampai bank Himbara hanya rebutan menampung dana MBG dari BGN, tapi seratus kali mikir saat menyalurkan kredit ke usaha kecil,” tambahnya.
Terpisah, anggota Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi menegaskan, ada dua agenda khusus yang perlu diperhatikan terkait penggelontoran dana Rp 200 triliun ke bank Himbara. Pertama, dana besar tersebut sejauh ini belum membawa misi pemberdayaan UMKM dan koperasi yang tengah digalakkan Presiden Prabowo. Kedua, bank-bank Himbara terikat aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak berpihak pada UMKM.
“Perbankan lebih mengutamakan kredit korporasi karena UMKM diminta menunjukkan kinerja keuangan lebih dulu baru bisa dapat kredit. Akibatnya, UMKM di Indonesia jalan di tempat. Walaupun punya collateral asset, belum tentu bank mau kasih kredit, apalagi untuk usaha MBG yang masih dianggap baru,” kata Erna.
Ditambahkan, dengan dana Rp 200 triliun di perbankan, industri pangan seharusnya segera digerakkan oleh kementerian terkait agar dapat menopang kebutuhan MBG. “Jangan sampai program dengan niat baik seperti MBG justru menjadi pintu masuk pemborosan anggaran dan ketergantungan impor,” tegas politisi Partai Nasdem itu.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana telah menegaskan, penyerapan anggaran MBG berjalan seiring bertambahnya jumlah dapur SPPG. “Pada Januari 2025 baru ada 190 SPPG, sehingga serapan anggaran baru sekitar Rp 190 miliar. Hingga 8 September 2025, jumlahnya melonjak menjadi 8.344 dapur dengan serapan Rp 8,3 triliun,” kata Dadan. Mengutip data, dari Juli ke Agustus saja, peningkatan serapan mencapai 350 persen.
Dadan menambahkan, percepatan pembangunan dapur akan berdampak langsung pada serapan anggaran dalam beberapa bulan ke depan. “Kami targetkan akhir September jumlah dapur bisa menembus 10.000 unit. Bahkan pada November nanti, seiring penambahan dapur, serapan anggaran bisa mencapai Rp 20 triliun per bulan. Jadi tidak benar kalau program ini dianggap lamban, karena memang mekanismenya bergantung pada progres pembangunan dapur,” ujarnya.
